Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan

Tugas pokok Pengadilan :

       Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.

Fungsi Pengadilan :

1.    Fungsi Mengadili (Judicial Power), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

2.    Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkat laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide: Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawasn Bidang;

3.    Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);

4.    Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Organisasi Tatalaksanana, Bidan Umum dan Keuangan, dan Bidang Perencanaa, Teknologi Informasi dan Pelaporan);

5.    Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabilan diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

6.    Fungsi Lainyya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.