Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN)

SE Menpan RB No. 02. Tahun 2023 tentang penyampaian Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), mengatur bahwa ASN akan melaksanakan kewajiban melaporkan harta kekayaannya dengan 2 mekanisme, yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan SPT Tahunan. LHKPN diwajibkan bagi Wajib Lapor penyelenggaran negara, sebagai Kepala Satker,PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang Jasa.

Yang berbeda adalah sebelum ASN selain pejabat negara dibebankan melaporkan LHKASN, maka di Tahun 2024 ASN cukup melaporkan SPT Tahunan karena bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang didalamnya juga memuat laporan harta kekayaan dan karenanya diakui sebagai LHKAN. Dengan demikian tidak diperlukan pagi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) seperti sebelumnya.

DAFTAR PENYAMPAIAN SPT ELEKTRONIK

NO	NAMA WAJIB LAPOR	NIP	JABATAN	PENGUMUMAN
1.	Dini Rahmawati, S.Sos	197504152009122001	Kasubag Kepegawaian	Lihat Disini
2	Hodrianto	197910152014081002	Kasubag TI dan Pelaporan	Lihat Disini
3.	Mohammad Hazin	198401232009041006	Jurusita	Lihat Disini
4.	Talkhis Agus Nur	197208052006041001	Jurusita	Lihat Disini
5.	Kadir	196706282014081002	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Lihat Disini
6.	Brava Moslem,S.Kom	198907192020121001	Pranata Komputer	Lihat Disini
7.	Meidiyanti Putri Rahmadini, A.Md.A.B.	199805062020122009	Klerek- Pengelola Penanganan Perkara	Lihat Disini
8.	Kharisma Dienna Sakhofi, A.Md	199611142022032011	Klerek- Pengelola Penanganan Perkara	Lihat Disini
9.	Febriyanti Pratama, A.Md	199902102022032008	Klerek- Pengelola Penanganan Perkara	Lihat Disini
10.	Afief Ryan Nugraha, S.H	199311242024051001	Klerek- Analis Perkara Peradilan	Lihat Disini
11.	Belinda Dwi Tamara, S.H	199904132024052002	Klerek- Analis Perkara Peradilan	Lihat Disini